Liputanperistiwa.com Pekanbaru – Di tengah pengumuman hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau, masih terdapat sejumlah siswa dari keluarga kurang mampu yang belum berhasil memperoleh kursi di sekolah negeri.
Merasa prihatin atas kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Kota Pekanbaru menerima berbagai pengaduan dari masyarakat, khususnya orang tua siswa yang tidak lolos dalam proses seleksi SPMB. Sebagai bentuk kepedulian, Ketua DPC GRIB Jaya Kota Pekanbaru, S. Hondro, bersama jajaran pengurus mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Senin (22/6/2026), untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Dalam keterangannya kepada awak media, Hondro mengaku kecewa karena masih ada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri.
“Hari ini kami melihat ada masyarakat Riau yang ingin belajar dan bersekolah, tetapi masih menghadapi berbagai kendala. Kami dari GRIB Jaya akan terus memperjuangkan hak mereka. Kami tidak ingin anak-anak masyarakat Pekanbaru dan Riau pada umumnya dipersulit dalam mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Menurut Hondro, hingga saat ini sudah sekitar 45 keluarga yang datang mengadu ke kantor GRIB Jaya Kota Pekanbaru untuk meminta bantuan dan pendampingan terkait proses penerimaan siswa baru.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan menghadapi sistem pendaftaran yang serba digital. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sama dalam mengikuti proses tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hondro menyampaikan kekecewaannya karena pada hari terakhir pengumuman hasil SPMB, saat dirinya bersama pengurus dan sejumlah orang tua siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau, tidak satu pun pejabat yang dapat ditemui untuk menerima aspirasi masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi tidak ada satu pun pejabat yang dapat ditemui. Padahal hari ini adalah hari yang sangat penting karena banyak orang tua yang ingin mendapatkan penjelasan terkait nasib pendidikan anak-anak mereka,” katanya.
Menurut Hondro, kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat hari pengumuman merupakan momen penting bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan dan pelayanan langsung dari pihak penyelenggara SPMB.
Dalam kesempatan tersebut, Hondro didampingi Nurhalizah, orang tua dari Ayla Azzuhra Balqis, salah seorang calon siswi yang tidak diterima di sekolah negeri tujuan. Dengan mata berkaca-kaca dan penuh harapan, Nurhalizah memohon kepada Pemerintah Provinsi Riau agar anaknya diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah negeri.
Menurut Nurhalizah, keluarganya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Selain itu, keluarga mereka juga tidak tercatat sebagai penerima program bantuan sosial pemerintah sehingga tidak dapat mengikuti jalur afirmasi yang mensyaratkan dokumen tertentu.
“Saya berharap anak saya bisa diterima di sekolah negeri. Kalau harus masuk sekolah swasta, kami tidak sanggup membayar biaya pendidikannya,” ungkap Nurhalizah dengan suara lirih.
Sementara itu, Ayla Azzuhra Balqis mengaku sedih setelah mengetahui dirinya tidak diterima di sekolah yang diinginkan, sementara sebagian teman-temannya berhasil lolos seleksi.
Meski demikian, ia tetap berharap dapat melanjutkan pendidikan seperti siswa lainnya.
“Saya hanya ingin sekolah dan melanjutkan pendidikan,” ujar Ayla.
Hondro juga menyoroti berbagai persoalan yang menurutnya masih menjadi keluhan masyarakat dalam pelaksanaan SPMB. Ia berharap pemerintah dapat memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi siswa yang belum diterima, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Kami akan tetap berada di tengah masyarakat untuk memperjuangkan anak-anak yang belum diterima di sekolah negeri. Harapan kami pemerintah membuka peluang, baik melalui penambahan kursi maupun kebijakan lain yang sesuai aturan. Yang terpenting, jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan belajar,” tegasnya.
Selain itu, Hondro meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan kuota yang tidak terisi pada jalur tertentu agar dapat dimaksimalkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang masih belum mendapatkan sekolah.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa yang tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administrasi maupun keterbatasan ekonomi.
Sementara itu, Humas DPC GRIB Jaya Kota Pekanbaru, Sabam Tanjung, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke rumah Nurhalizah, orang tua Ayla Azzuhra Balqis, di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota.
Dari hasil peninjauan tersebut diketahui bahwa ayah Ayla bekerja sebagai buruh angkut di pasar, sementara ibunya turut membantu perekonomian keluarga dengan penghasilan yang sangat terbatas.
“Kami melihat langsung kondisi keluarga ini. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana dengan biaya sewa sekitar Rp350 ribu per bulan. Kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Namun mereka tidak masuk dalam data keluarga kurang mampu,” ujar Sabam.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pendataan masyarakat miskin agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, GRIB Jaya Kota Pekanbaru berencana membuka Posko Pengaduan Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala dalam proses SPMB. Posko tersebut akan beroperasi di Sekretariat DPC GRIB Jaya Kota Pekanbaru untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat.
Sabam Tanjung berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh kesempatan bersekolah di sekolah negeri.
“Kami berharap pemerintah hadir memberikan solusi. Jangan sampai ada anak-anak Pekanbaru yang menganggur dan tidak melanjutkan sekolah hanya karena tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. Pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa dan harus bisa diakses oleh semua kalangan,” tutupnya.**
