LiputanPeristiwa.com Maluku Utara – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Uyara, menanggapi keras pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Bupati Halsel, Bassam Kasuba melalui sejumlah media, dinilai sebagai bentuk pernyataan sesat dan berpotensi mendiskreditkan pihak lain.
Ketua DPC GPM Halsel Harmain Rusli menyampaikan, pernyataan Bupati Bassam yang mengatakan bahwa dalam dinamika politik, pemenang adalah mereka yang memiliki tim sukses dan kelompok tertentu, serta pentingnya memprioritaskan tim sukses dalam rotasi dan mutasi pejabat di Pemkab Halsel, dinilai sebagai refleksi dari kegagalan seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan dengan bijak dan adil.
“Sebagai seorang pemimpin yang terpilih, lanjut Harmain, Bupati seharusnya tidak hanya memprioritaskan tim suksesnya, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pernyataan yang menyebutkan bahwa ‘tim saya dulu, baru yang lain’ adalah bentuk kegagalan dalam memimpin. Pemimpin yang baik adalah yang bisa merangkul semua pihak, bukan hanya mengutamakan kelompok tertentu,” ucap Ketua DPC GPM Halsel. Minggu, (23/02/2025).
Sambungnya, DPC GPM menilai pernyataan Bassam yang meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada diri dan timnya untuk “menikmati kemenangan” selama lima tahun ke depan, justru menunjukkan sikap egois yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang transparan dan inklusif.
Menurut Harmain, sebagai pemimpin, Bassam seharusnya memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melayani semua warga tanpa diskriminasi.
DPC GPM juga menyayangkan pernyataan Bupati Bassam yang menyampaikan bahwa pihak yang tidak bersama dirinya dalam pilkada sebaiknya ‘ikut dari belakang saja’, dan ini semakin mempertegas sikap eksklusif dan tidak inklusif.
Dikatakannya pernyataan Bupati Bassam tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pemerintahan Halsel yang lebih mengutamakan loyalitas politik (kelompoknya) daripada meritokrasi dan profesionalisme.
“Pernyataan seperti ini sangat memprihatinkan, dan kami dari DPC GPM Halsel merasa perlu mengingatkan Bupati bahwa kepemimpinan yang baik harus mencakup semua elemen masyarakat, bukan hanya yang mendukungnya. Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat merugikan masa depan pembangunan daerah ini,” pungkasnya.
Untuk itu DPC GPM Halsel menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan prinsip pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Kritikan dan Saran adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan yang seharusnya bebas dari intervensi politik yang mengarah pada diskriminasi kelompok,” ujar Harmain mengakhiri.* (Ade Manaf)
