LiputanPeristiwa.com Maluku Utara – Dinas Komunikasi Informasi dan Sandi (Diskominfo-Sandi) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menggelar Warkshop untuk pengelolaan Computer Security Insidual Response Team (CSIRT) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati pada hari Kamis kemarin (22/02/2024).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Halsel Hasan Ali Basam Kasuba yang diikuti oleh Kadis Kominfo Sutego ST, Kadis Nakentras Suardi Ingratubun, Kepala Inspektorat Asbur Somadayo, Kaban Keuangan Farid SE, Kadis DLH, Kepala Bapeda dan perwakilan SKPD beserta jajaran dan menghadirkan seorang Nara Sumber dari Praktisi IT Security BSSN Ivan Bashofi.
Deputi keamanan siber dan sandi pemda Halsel perwakilan BSSN Ivan Bashofi dalam arahannya mengatakan, workshop ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dalam pengelolaan insiden keamanan siber dan program ini bertujuan agar CSIRT pada pemda Halsel dapat meningkatkan serta mengevaluasi kemampuannya dalam penggalangan dan pemulihan insiden siber, katanya.
Menurutnya, Indonesia kini selalu mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global yang meliputi tiga hal yang menjadikan fokus utama, yakni kesetaraan akses digital yang harus diperbaiki, literasi digital harus dijangkau bagi semua yang berpatisipasi dalam ekonomi masa depan dan kategori lingkungan digital yang aman, jelas Ivan.
Lanjutnya, Hasil monitoring BSSN di ruang siber internet, ada beberapa kategori serangan yang dilakukan siber, yakni kebocoran data dan aktifitas trojan yang menimbulkan berbagai kerugian dalam penyalahgunaana data pribadi, sehingga perlu harus berhati-hati, ujar Ivan.
Untuk itu sambung ivan, workshop pengelolaan CSIRT pemda ini sejalan dengan penerapan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana disebutkan bahwa bagian unsur keamanan, yakni penjamin kebutuhan serta ketersediaan data dan informasi, inilah peran CSIRT sebagai penyediaan pemulihan dari insiden keamanan, tandasnya.
Ivan berharap, agar pengelolaan Komputer Security Insiden Response Team (CSIRT) pada sektor pemda Halsel dapat mendukung penerapan SPBE untuk mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, hal ini juga terdapat beberapa aspek penting untuk mewujudkan efektifitas penyelenggara CSIRT, dimana aspek layanan dan sumber daya penyelenggara serta kematangan keamanan siber, harapnya.
Perlu kami sampaikan pula, bahwa suatu proses penanganan insiden siber memerlukan management yang efektif melalui organisasi tim penanganan insiden siber atau CSIRT ini, untuk itu kami akan mendorong setiap instansi pengelola teknologi, infomasi dan komunikasi, agar berikutnya dapat terbentuk regulasi nya, terang Ivan.* (Ade Manaf)
