Liputanperistiwa.com Pekanbaru – Kementerian Hukum dan HAM melalui Sekretariat Jenderal menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan IV (B12) terpusat di Hotel Harper Malioboro Yogyakarta, Selasa (5/12/2023).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi, Kepala Divisi Keimigrasian Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, para pejabat struktural dan jajaran Subbagian Program dan Humas mengikuti giat ini secara daring melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Kakanwil.
Kegiatan ini diawali dengan Penyampaian Capaian Pelaksanaan RKT RB Triwulan I-III pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan oleh Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi. “Melalui Pelaksanaan RB General sebagai tingkat hulu diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang kolaboratif, peningkatan transformasi digital, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru, peningkatan integritas serta tranformasi budaya ber-AKHLAK. Yang mana akan memberi dampak pada RB Tematik sebagai tingkat hilir yaitu memberi dampak pada program pengentasan kemiskinan, mendukung pengembangan investasi, mendukung pelayanan publik yang global serta mendukung pengendalian inflasi,” terangnya.
Selanjutnya, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu, memberikan arahan dengan menekankan bahwa pelaksanaan RB harus dilakukan secara berlanjut dan konsisten terhadap perubahan nilai dan budaya kerja yang berlandaskan hasil serta menyentuh segala sendi kehidupan sehingga menciptakan birokrasi profesional yang dapat menjadi fondasi bangsa agar indonesia tidak tertinggal dengan negara lain.
“Reformasi birokrasi harus berdampak langsung kepada masyarakat. Digitalisasi pemerintahan menjadi pendorong nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik di Kemenkumham yang berujung pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan,” tutur Razilu.
Acara yang diagendakan berlangsung selama 5 hari ini kemudian dilanjutkan dengan Panel Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Staf Khusus Menteri dengan tema Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. (Hendra)
