Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar gelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Panitia Khusus (Pansus) I dan II atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Kampar tahun 2024,kamis (24/4/2025).
Rapat Paripurna di buka oleh wakil ketua DPRD Kampar Sunardi DS,S.kep, dan dihadiri oleh wakil Bupati kampar dan hampir seluruh Anggota DPRD Kampar,OPD dan insan pers yang bertugas di kabupaten kampar.
Untuk itu kami berharap, agar kerjasama yang telah kita bangun ini hendaknya tetap terjaga dan lestari. Sebagaimana mestinya dari rekomendasi yang telah disampaikan, Kampar dihati tahun 2025ini, Insyaallah dengan pemerintahan yang baru akan menjadikan masukan dari bapak-bapak/ibu-ibu ini sebagai landasan bagi kami untuk menetapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kampar.
Untuk melayani masyarakat Kabupaten Kampar yang kita mulai dari Kampar Di Hati, dapat kami rangkum dari laporan rekomendasi Pansus 1 dan Pansus 2 bahwa terkait dengan pelayanan dasar pendidikan, yaitu pendidikan dan kesehatan yang menjadi poin penting.
“Bapak Bupati Kampar Ahmad yuzar beserta seluruh OPD, Camat dan kepala desa sudah berkomitmen dengan pergeseran anggaran yang sudah dilakukan untuk betul-betul dapat bermanfaat, dan berguna bagi masyarakat banyak” demikian ditambahkan oleh Wakil Bupati Kampar ini.
Dimana secara garis besar, bahwa dalam pelayanan dasar kita untuk pendidikan. Pemerintah hari ini berkomitmen bersama dengan masyarakat, dan bersama dengan anggota dewan bagaimana anggaran yang kita punya tidak menginginkan adanya anak-anak kita yang wajib belajar 12 tahun tidak bersekolah, karena tidak adanya uang untuk beli baju seragam.
Dimana untuk sekolah biaya pendidikan SD dan SMP, itu sudah digratiskan oleh pemerintah. Maka untuk tahun 2025 ini Pemerintah sudah menganggarkan untuk memberikan baju seragam gratis untuk anak-anak kita SD dan SMP.”terang Misharti”.
“Kemudian, terkait dengan pelayanan kesehatan, Alhamdulillah kita juga akan terus melanjutkan program UHC (universal health coverage) yang sebelumnya juga sudah dilakukan dan diterapkan di Kabupaten Kampar, dan ini semata-mata agar masyarakat kita yang jauh dari ibukota Kabupaten Kampar juga dapat terlayani kesehatannya, baik melalui Puskesmas dan pustu-pustu yang ada. UHC dapat dilaksanakan dengan memperlihatkan KTP Kampar, sehingga tidak akan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.”tuturnya”.(Seriana/ADV)
